Syarat Menjadi Kurator

Latar Belakang
Pada saat berlakunya peraturan kepailitan zaman Belanda, hanya Balai Harta Peninggalan (BHP) yang hanya dapat menjadi Kurator tersebut. Sekarang, Kurator diperluas oleh Undang-Undang Kepailitan Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (“UU Kepailitan”) sehingga yang dapat bertindak sebagai Kurator adalah:
1.    Balai Harta Peninggalan (BHP) atau
2.    Kurator lainnya.

Jika debitor atau kreditor tidak mengajukan usul pengangkatan Kurator, maka Balai Harta Pengadilan yang bertindak sebagai Kurator. Namun jika yang diangkat bukan dari Balai Harta Peninggalan maka Kurator tersebut harus independen dan tidak memiliki kepentingan yang berbenturan dengan debitor atau kreditor.

Kurator dalam perkara kepailitan memiliki peranan yang sangat penting. Maka karena besar tugasnya tersebut, tidak sembarang orang dapat menjadi pihak Kurator, diperlukan pemenuhan syarat-syarat yang cukup ketat diatur oleh Undang-Undang.

Persyaratan Menjadi Kurator
Menurut Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.01-HT.05.10 Tahun 2005 tentang Pendaftaran Kurator dan Pengurus dalam Pasal 2 diatur bahwa untuk didaftarkan sebagai Kurator harus memenuhi persyaratan sebagai berikut: Read the rest of this entry »

, , , ,

No Comments